Posted in: Berita

PP Postelsiar Diucap Dapat Paksa Netflix dkk Adil di RI

Komisioner Tubuh Regulasi Telekomunikasi Indonesia( BRTI) 2015- 2018 Agung Harsoyo memperhitungkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah( PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Postelsiar dapat menekan layanan streaming konten digital ataupun over- the- top( OTT) global semacam Netflix, Google, sampai Facebook dapat berlaku adil di Indonesia.

Alasannya dengan PP Postelsiar ataupun Pos, Telekomunikasi, serta Penyiaran itu, Netflix serta OTT asing yang melaksanakan aktivitas usaha di Indonesia harus berkolaborasi dengan penyelenggara jaringan serta jasa telekomunikasi lokal.

” Ini permasalahan keadilan saja. Mereka tidak melaksanakan investasi serta OTT itu cuma mengenakan jaringan telekomunikasi yang telah terdapat. OTT asing tersebut tidak butuh tarik kabel buat menghubungkan ke bandwidth internasional. PP Postelsiar bisa menjunjung besar kedaulatan serta rasa keadilan,” ucap Agung melansir Antara, Senin( 22/ 2) Berita dan Informasi Tekno dan Gadget .

Bagi ia, kerja sama OTT asing dengan pelakon usaha lokal telah jadi desakan di bermacam negeri di dunia baik di negeri tumbuh ataupun negeri maju.

Tetapi yang terjalin dikala ini terjalin merupakan OTT global yang beroperasi tidak melaksanakan investasi serta tidak membayar pajak di negara- negara dimana mereka beroperasi, tetapi OTT asing tersebut mengambil keuntungan yang besar dari negara- negara tersebut.

” OTT asing yang mencari keuntungan finansial di Indonesia wajib membagikan donasi untuk negeri. Negara- negara Eropa pula telah mulai membuat ketentuan kewajiban kerja sama antara OTT asing dengan industri lokal,” katanya.

Sebab pengaturan kerja sama OTT asing dengan operator telekomunikasi telah pas, lanjutnya, saat ini tantangannya merupakan gimana ketentuan tersebut dijalankan secara tidak berubah- ubah oleh pemerintah tetapi tidak merugikan mereka. Sehingga OTT asing masih dapat memperoleh keuntungan dari usahanya di Indonesia.

Dalam perihal ini baginya diperlukan kecerdasan dalam membuat ketentuan penerapannya sehingga terdapat win- win solution biar negeri serta warga memperoleh khasiat. Sebaliknya OTT asing yang membagikan donasi kepada negeri serta warga Indonesia pula tidak hadapi kerugian.

Kewajiban kerja sama OTT asing dengan operator lokal pula hendak memudahkan dari penindakan keamanan serta penegakan hukum.

” Bila terdapat permasalahan hukum, sebab tempat peristiwa masalah terdapat di Indonesia hingga penegak hukum hendak terkesan lebih gampang serta kilat penanganannya. Karena fisiknya terdapat di Indonesia. Dengan raga di Indonesia, OTT asing tersebut hendak penuhi ketentuan yang terdapat di Indonesia,” ucap Agung.

Dia meningkatkan, pemerintah wajib pintar serta elok dalam membuat regulasi supaya bisa menyeimbangkan kepentingan nasional tetapi tidak membuat OTT asing mati ataupun kabur dari Indonesia.

” Sehingga akibat dari regulasi yang nanti terbuat pemerintah wajib senantiasa condong kepada kepentingan Nasional serta warga Indonesia. Bisa jadi tidak 100 persen,” katanya.

Baca Juga : Mendapatkan Gelar Desain Grafis

Tadinya tersebar berita OTT asing semacam Facebook, Google, Netflix, sampai Apple lewat petingginya buat kawasan Asia Pasifik keberatan atas isi PP Postelsiar paling utama Pasal 14 yang mencantumkan kewajiban kerjasama dengan operator telekomunikasi.

Dalam Pasal 14 itu dinyatakan, OTT yang menyelenggarakan layanan di Indonesia harus berkolaborasi dengan operator telekomunikasi, bila tidak terdapat kerjasama, hingga operator dapat melaksanakan pengelolaan trafik dari layanan tersebut.

Pemerintah formal menerbitkan PP no 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, serta Penyiaran( Postelsiar). Dalam turunannya, pasal PP ini mangulas 3 poin di antara lain merupakan Penyelenggara Telekomunikasi pemegang izin pemakaian spektrum frekuensi radio bisa melaksanakan pengalihan hak pemakaian frekuensi radio kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi yang lain.

Kemudian poin berikutnya mangulas Spektrum Frekuensi radio sebagaimana diartikan pada ayat( 1) ialah pita frekuensi radio yang sudah diresmikan hak penggunaannya dalam IPFR. Kemudian, ayat( 3) mangulas pengalihan pemakaian spektrum frekuensi radio sebagaimana diartikan pada ayat( 1), dilaksanakan dalam prinsip persaingan usaha yang sehat, non diskriminatif serta proteksi konsumen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *